KPU

Komisi Pemilhan Umum (KPU) tengah mempertimbangkan penarikan permohonan pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan logistik. Hal itu dilakukan karena KPU di daerah-daerah telah siap menggelar tender.

“Setelah melihat perkembangan, kami mempertimbangkan untuk dicabut. Persiapan teman-teman (di daerah) cukup menggembirakan,” ujar komisioner Abdul Aziz di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2009).

Usai rapat kerja antara KPU dengan KPU Provinsi seluruh Indonesia, didapati kenyataan bahwa KPU Provinsi telah siap menggelar proses tender pengadaan logistik. Meski belum semua memulainya, tutur Aziz, namun mayoritas telah siap.

“Mungkin besok atau lusa sudah mulai. Persiapan administrasi sudah dilakukan,” ucapnya.

Jika besok atau lusa proses tender sudah mulai jalan, lanjut Aziz, waktu yang diperlukan untuk tender akan mencukupi. Dalam Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan, waktu untuk tender adalah 18 hari kerja. Sejauh ini telah ada 15 KPU Provinsi yang telah memulai proses tender.

Namun karena bagaimanapun waktunya telah mepet, kata Aziz, KPU akan menjadikan hari Sabtu yang semestinya hari libur menjadi hari kerja. Hal itu dilakukan agar waktu 18 hari itu terpenuhi. “Ada 3 hari Sabtu yang dianggap sebagai hari kerja,” jelasnya.

Menurut dia, penentuan hari Sabtu sebagai hari kerja itu cukup dilakukan melalui Keputusan KPU. “Karena itu kan jadi kewenangan lembaga, dalam hal ini KPU,” kata dia.

Namun Aziz menekankan, hal ini masih menjadi pertimbangan. Soal keputusan pastinya menunggu pleno yang akan digelar dalam waktu dekat.

Program Jardiknas

Sekilas Mengenai Jardiknas

Information and Communication Technology (ICT) Pendidikan Nasional

* Integrasi ICT dalam pembelajaran.
* Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan manajemen pendidikan.
* Pemanfaatan ICT dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Manfaat ICT pada Pendidikan Nasional

* Peningkatan kecepatan layanan informasi yang integral, interaktif, lengkap, akurat dan mudah didapat.
* Memberikan pelayanan data dan informasi pendidikan secara terpadu.
* Menciptakan budaya transparan dan akuntabel.
* Merupakan media promosi pendidikan yang handal.
* Meningkatkan komunikasi dan interaksi baik secara lokal maupun internasional.
* Mengakses berbagai bahan ajar dari seluruh dunia, dan
* Meningkatkan efisiensi dari berbagai kegiatan pendidikan.

Jejaring Pendidikan Nasional (JARDIKNAS)

* JARDIKNAS merupakan Wide Area Network (WAN) Pendidikan skala Nasional
* JARDIKNAS terdiri dari 4 zona jaringan, meliputi:
o JARDIKNAS Kantor Dinas/Insitusi (DiknasNet)
o JARDIKNAS Perguruan Tinggi (INHERENT)
o JARDIKNAS Sekolah (SchoolNet)
o JARDIKNAS Guru dan Siswa (TeacherNet and StudentNet)Jardiknas

Fungsi dan Pemanfaatan JARDIKNAS

* JARDIKNAS Kantor Dinas/Institusi
o Transaksi data online SIM Pendidikan
* JARDIKNAS Perguruan Tinggi
o Riset dan Pengembangan IPTEKS
* JARDIKNAS Sekolah
o Akses Informasi dan e-Learning
* JARDIKNAS Guru dan Siswa
o Akses informasi dan interaksi komunitas

Titik Koneksi Jardiknas Saat Ini:

* Depdiknas Senayan Jakarta
* 33 Kantor Dinas Pendidikan Propinsi
* 441 Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
* 30 LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)
* 10 SKB
* 5 BPPLSP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Luar Sekolah dan Pemuda)
* 12 P4TK (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
* 32 Perguruan Tinggi Negeri (INHERENT)
* 38 Universitas/Poli Pendidikan Jarak Jauh Program D3-TKJ
* 17 Balai Bahasa
* 5 Kantor Bahasa
* 36 UPBJJ-UT (Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh – Universitas Terbuka)
* 17 Balai Teknologi Komunikasi
* 50 Dinas Kab/Kota
* 13 ICT Center Sister PJJ D3TKJ
* 5 Universitas PJJ PGSD & S2 Perencanaan
* 21 Unit Kerja Depdiknas Pusat
* > 6500 sekolah se Indonesia

Jardiknas, refleksi tidak adanya arah pendidikan nasional

Sekilas memang tampak keren dan wah program pemerintah yang satu ini, akan tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang sangat mengganjal pemikiran saya akhir - akhir ini mengenai program tersebut. Program tersebut dirancang untuk membuat proses mendapatkan informasi oleh para siswa maupun guru seputar bahan belajar menjadi mudah. Hal itu karena program tersebut menggunakan teknologi internet sebagai andalannya. Akan tetapi apakah benar capaian pendidikan kita yang hanya segitunya itu adalah akibat dari tidak adanya teknologi seperti itu? Apakah benar bila teknologi tersebut diterapkan di sekolah - sekolah di seluruh Indonesia akan membuat siswa - siswa dan juga para guru menjadi lebih pandai dan luas wawasannya? Jawabannya bisa jadi ya bisa jadi juga tidak.

Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa teknologi adalah salah satu indikasi dari berhasilnya dunia pendidikan suatu negara. Dengan baiknya sistem pendidikan suatu negara, ditambah lagi dengan baiknya para pelaksananya, mulai dari gurunya sampai departemen pendidikannya, maka akan menghasilkan output yang baik pula. Bila semuanya berjalan dengan baik tentu akan menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.

Tetapi tampaknya hal ini sama sekali tidak disadari oleh para perumus kebijakan. Penggunaan teknologi seperti itu hanya akan menjamin bahwa mereka dapat menggunakannya saja, tetapi belum tentu mereka dapat menghasilkan sesuatu dari teknologi tersebut. Fasilitas tentu merupakan satu hal yang harus ada dalam dunia pendidikan kita. Akan tetapi fasilitas yang mewah sekalipun tanpa adanya sistem dan orang - orang yang baik hanyalah tinggal fasilitas semata.

Misalnya saja kita ambil sampel MIT (Masachuset Institute of Technology) yang bisa dikatakan memiliki fasilitas paling lengkap untuk ukuran sebuah institute teknologi di dunia. Nah sekarang coba bayangkan apabila Indonesia mengimpor institute tersebut seluruh fasilitasnya, mulai dari desain gedungnya sampai dengan fasilitas IT nya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dengan begitu lantas indonesia jadi punya universitas nomor satu di dunia? Jawabannya tentu saja tidak!

Paling institute yang diimpor dari USA tersebut hanya akan bertahan selama beberapa tahun saja. Selanjutnya institute tersebut akan berakhir seperti ITB yang terseok - seok di peringkat 700 an dunia. Ini semua memang sangat bisa diprediksi mengingat Indonesia memang tidak punya arah yang jelas dalam hal pendidikan. Bagaimana mungkin pendidikan di Indonesia bisa maju bila tidak mempunyai arah yang jelas.

Lagi-lagi Guru Korupsi......

JAKARTA - Polisi terus menyelidiki kasus penggelapan dana pajak gaji guru senilai Rp23 miliar di Jakarta Selatan.

Atas infomasi dari tersangka utama yaitu Kasi Pengawasan dan Pengendalian BPLHD Jakarta Utara Edi, polisi lantas memeriksa tujuh pejabat Departemen Pendidikan Nasional pada Senin dan Selasa kemarin.

Mereka adalah Kepala Sudin Dikdas Jaksel Muhammad Arief, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dikdas Sardjoko, Bendahara Sudin Jaksel Pujiono, Kepala Sudin Dikmenti Mursyid, Bendahara Dikmenti Herwan, Kepala Seksi Pengawasan dan Koordinasi Ida Ketut Ananta, dan Pejabat Sudin Olahraga Jaksel Purnomo.

"Purnomo dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan akan ada tersangka baru," ujar Kasat V Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Munandar di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/1/2009).

Dalam waktu dekat, kata Arif, pihaknya juga akan mengajukan audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam kasus ini. "Apakah hanya Rp23 miliar atau ada tambahan lain," ungkapnya.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi uang pajak gaji guru ini bermula dari tawaran Purnomo kepada Pujiono yang memegang uang pajak sebesar Rp23 miliar, untuk mengurus proses penyetoran dana itu.

Purnomo kemudian bekerjasama dengan Edi untuk memalsukan surat keterangan penyetoran uang pajak ke Bank BNI. Dalam hal ini, Pujiono telah menerima uang komisi dari Purnomo. "Sudah kami cek dan informasi dari petugas Bank BNI, tidak ada transaksi penyetoran uang pajak gaji guru," terangnya.

Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita aset milik Edi dan Purnomo. Dari tangan Edi disita aset senilai Rp 11,5 miliar dalam bentuk show room di Jakarta Utara, satu unit mobil Harier, dan sebidang tanah di kawasan Jaktim. Sementara dari tangan Purnomo sudah disita rumah senilai Rp1,4 miliar di Bintaro, dan satu unit mobil SUV.

Guru Honorer Demo

JAKARTA - Sebanyak 367 guru honorer di Kota Depok, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Depok, Jalan Margonda Raya, Depok. Mereka menuntut agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Pantauan di lapangan, Senin (5/1/2009), aksi dimulai dari kantor Majelis Ulama Indonesia cabang Depok, Jalan Nusantara, Beji, Depok sejak pukul 09.00 WIB. Setelah berkumpul, mereka melakukan long march ke kantor walikota yang berjara 1-2 kilometer.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan para guru honorer menjadi PNS. Karena Guru Wiyatabakti ini mengeluhkan, selama 20 tahun belum mendapat legitimasi sama sekali.

Kedua, mereka meminta diterbitkan peraturan daerah (Perda) tentang kesejahteraan guru honorer daerah yang saat ini hanya Rp100 ribu.

"Apalagi uang tersebut dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan dipotong pajak 5 persen," keluh koordinator aksi Mahmudin Suddin.

Tuntutan ketiga, mendesak pemerintaha Kota Depok untuk mengajukan pengangkatan guru honorer yang telah mendapatkan SK walikota menjadi PNS.

"Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, kita akan melakukan mogok mengajar dan menuntut mundur Kepala Dinas Pendidikan Etty Suryahati, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mundur dari jabatannya," tegasnya.

Saat dihubungi terpisah, Nur Mahmudi mengaku yang diangkat menjadi PNS adalah tenaga kontrak yang ditetapkan pemerintah sebelum tahun 2006. "Dan itu berbeda dengan tenaga honorer," tandasnya.

Dia menjelaskan, prosedur penerimaan PNS adalah melalui jalur umum yakni dengan mengikuti tes yang diselenggarakan pemerintah provinsi, sesuai dengan kuota, dan formasi ditentukan pemerintah pusat dan pemda sebagai penyelenggara.

"Sedangkan untuk menaikkan kesejahteraan guru, pemerintah menggelontorkan Rp200 ribu per tahun kepada 15.470 guru swasta maupun negeri yang merupakan insentif bantuan," tuturnya.

Yang Salah Siapa.....!!!!!!

Guru Aniaya Puluhan Siswa di Subang

SUBANG - Aksi kekerasan di dunia pendidikan tampaknya belum usai. Kali ini terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Seorang guru berinisial CS menampar puluhan siswanya di depan kelas gara-gara menghindar pada saat operasi disiplin.

Dari informasi yang dihimpun, aksi kekerasan itu dilakukan karena siswa kelas 12 itu menghindar pada saat operasi disiplin di kelasnya. Dalam operasi itu, guru memeriksa kerapihan pakaian, rambut, dan kelengkapan kaos kaki. Namun pada dilakukan operasi, puluhan siswa itu menghilang dari kelasnya.

"Setelah operasi selesai, siswa kemudian masuk ke kelas. Kemudian CS memanggil dan mengumpulkan mereka di halaman sekolah, di sanalah CS menampar puluhan siswa itu," ujar Azis, warga yang mengetahui kejadian tersebut, Rabu (7/1/2009).

Aksi kekerasan seorang guru materi elektronik di salah satu SMK Pamanukan itu terekam oleh handphone berkamera selama 24 detik. Sontak video itu menjadi buruan dan sudah menyebar ke masyarakat sekitar.

Dalam rekaman video itu, puluhan siswa SMK milik sebuah yayasan Islam itu berbaris di depan halaman sekolahnya. Dari siswa yang berada di ujung sebelah kiri, CS secara berurut menampar siswa.

Buku Pelajaran SD

Download Buku Pelajaran Untuk Sekolah Dasar Program Pemerintah

Depdiknas meluncurkan program buku pelajaran murah untuk siswa. Buku dalam bentuk elektronik (e-book) ini diberikan secara cuma-cuma pada seluruh siswa dan masyarakat karena hak ciptanya sudah dibeli seluruhnya oleh pemerintah. Namanya buku sekolah elektronik (BSE). buku teks pelajaran murah yang diluncurkan itu sudah dibeli hak ciptanya dari penulisnya oleh Depdiknas. Sehingga, siswa dan masyarakat bisa memilikinya tanpa izin dari penulisny. dapat kan disini.

Lurah Dipecat

Pemkab Magelang Didesak Pecat Lurah yang Selingkuh dengan Bidan

Perselingkuhan antara seorang lurah dan bidan di Desa Kedungsari, Kecamatan Bendungan, Magelang, berbuntut panjang. Ratusan warga desa tersebut mendatangi Pemkab Magelang meminta sang lurah, Adek Wahyu Setiono, dicopot dari jabatannya.

Ratusan warga tiba di kantor Pemkab Magelang, Jl Letnan Ruyat, sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (7/1/2008). Mereka datang dengan menggunakan 2 truk dan 2 mobil pick up.

Tanpa membuang waktu, ratusan warga tersebut langsung menggelar orasi. Mereka mendesak Pemkab Magelang segera mencopot Adek dari jabatannya. Warga menilai Ade telah mencoreng dan memalukan Desa Kedungsari.

"Dia juga terindikasi melakukan korupsi. Salah satunya menerapkan harga serifikasi tanah warga lebih mahal dari desa lainnya," kata Amin Sutanto, salah seorang warga.

Setelah beberapa lama berorasi, 8 perwakilan warga diterima pihak Pemkab Magelang yang diwakili Kabag Pemerintahan Desa Joko Cahyono. Kepada Joko, warga menyampaikan semua tuntutannya.

Menanggapi tuntutan warga, Joko mengatakan Pemkab Magelang akan mempelajari kasus ini terlebih dahulu. Pemkab juga sudah meminta keterangan dari Adek Wahyu.

"Sejak jam 09.00 WIB tadi dia (Adek) sudah diperiksa oleh Bawasda dan Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan bidan Sri Lestari juga sudah dimintai keterangan oleh Dinkes," tutur Joko.

Perselingkuhan luran dan bidan ini terbongkar sekitar 3 bulan yang lalu. Adek selaku kepala kelurahan melakukan aksi perselingkuhanya di sebuah Polindes desa setempat yang kebetulan satu kompleks dengan kantor Kelurahan Kedungsari.

Mendapat kenyataan itu, beberapa warga mengeluh atas tindakan kepala desa yang baru dua tahun menjabat. Puncaknya, beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kliwon, melakukan sidang terhadap Adek dan Sri. Hasilnya, Adek membantah berselingkuh sedangkan Sri mengakuinya